KLIKREAD.COM, JAKARTA — Bagi puluhan ribu masyarakat pesisir di Kepulauan Riau (Kepri), jarak dan lautan kerap menjadi tembok tebal dalam mengakses informasi.
Namun, secercah harapan baru kini terbit dari batas utara Indonesia.
Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) sepakat berkolaborasi menuntaskan masalah area tanpa sinyal (blank spot) di wilayah perbatasan.
Memanfaatkan teknologi satelit dan frekuensi 700 MHz.
Baca Juga: Tak Lagi Bergantian Ruangan, Pegawai KUA Bulang Sambut Gedung Baru dengan Penuh Sukacita
Kesepakatan strategis tersebut lahir dalam pertemuan hangat antara Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026.
Langkah ini menjadi angin segar bagi sekitar 78.000 nelayan dan anak-anak di pulau terluar yang selama ini harus berjuang ekstra demi mendapatkan koneksi internet.
Bagi Kepri yang 98 persen wilayahnya berupa lautan, sinyal bukan lagi sekadar kemewahan teknologi, melainkan urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan.
"Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan.
Baca Juga: Jangkau Pesisir Galang, Kemenag Batam Tanamkan Nilai Toleransi dan Anti-Bullying di SMPN 22
Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh tak perlu lagi melakukan perjalanan fisik yang melelahkan, cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara," ungkap Nyanyang Haris Pratamura.
Selama ini, keterbatasan jaringan di 30 titik blank spot dan 177 titik sinyal lemah (poor coverage) sempat menghambat berbagai denyut kehidupan warga.
Mulai dari urusan pelayanan kesehatan, program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat yang terkendala akibat ketiadaan infrastruktur pendukung.
Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemprov Kepri menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.