KLIKREAD.COM, Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin 24 Agustus 2026.
Rapat tersebut menyoroti kesenjangan capaian penerima manfaat antardaerah hingga kendala operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil.
Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, melaporkan realisasi penerima manfaat MBG di Kepri telah mencapai 87,47 persen dari target 679.402 orang per 24 Agustus 2026.
Namun, capaian ini belum merata. Kabupaten Karimun mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 97,39 persen, disusul Batam (93,25%), Tanjungpinang (85,13%), Natuna (84,54%), dan Bintan (74,02%).
Baca Juga: Polresta Barelang Gelar Sertijab, Posisi Kasat Reskrim hingga Empat Kapolsek Resmi Berganti
Sementara itu, Kepulauan Anambas dan Lingga masih berada di bawah 45 persen.
"Data ini masih menggunakan data periode 2025 dan akan diperbarui pada awal September 2026 mengikuti dinamika data Dapodik," ujar Rika.
Tantangan utama program ini terletak pada kesiapan infrastruktur pelaksana. Dari total 240 SPPG aglomerasi, sebanyak 11 titik belum beroperasi akibat kendala keterbatasan dana virtual account, proses renovasi, hingga konflik internal pengelola di Natuna.
Kondisi lebih krusial terlihat pada 164 titik SPPG daerah terpencil yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga kini, belum ada satu pun SPPG daerah terpencil yang beroperasi secara penuh.
Baca Juga: Restu Ayah dan Bola di Kaki Zidan, Perjuangan Striker Muda Menembus Panggung Nasional
Sebagian besar masih berada dalam tahap pembangunan, appraisal, atau belum memiliki kepala SPPG. Apabila seluruh titik beroperasi, Kepri diproyeksikan memiliki 404 SPPG.
Selain infrastruktur, Satgas MBG memberi perhatian serius pada aspek keamanan pangan dan rantai pasok lokal.
Sebanyak 75,42 persen SPPG aglomerasi telah mengantongi Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS). Sebagai langkah tegas pengawasan, Satgas merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Air Asuk di Kabupaten Kepulauan Anambas menyusul terjadinya kasus keracunan.
Di sisi ekonomi, program MBG telah menyerap 10.105 tenaga kerja lokal—dengan 55,34 persen di antaranya perempuan—serta melibatkan sekitar 160 pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan.