KLIKREAD.COM, Jakarta - Dalam rangka memperluas penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri hingga kalangan pendidikan, Pemerintah masih menghadapi tantangan pendanaan.
Secara gabungan, kebutuhan pembangunan rumah susun yang diajukan Ditjen Perumahan Perkotaan dan Ditjen Perumahan Perdesaan mencapai 568 tower dengan total lebih dari 60.000 unit.
Namun dalam pagu indikatif 2027, anggaran yang tersedia jauh dari cukup.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Presiden Prabowo Sebutkan ke Publik Jika Tahu Siapa Pembayar Demo
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan pihaknya mengusulkan pembangunan 412 tower rumah susun dengan total sekitar 50.000 unit pada 2027.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang terus meningkat.
"Kami mengusulkan untuk bisa mengalokasikan 412 tower dengan total unit 50.000 dengan total kebutuhan anggaran Rp36,6 triliun," kata Sri Haryati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis 25 Juni 2026.
Baca Juga: Perlu Waktu Lengkapi Barang Bukti, Kejagung Perpanjang Penahanan Dadan Cs 40 Hari ke Depan
Kebutuhan tersebut mencakup berbagai tipologi bangunan mulai dari rumah susun 4 lantai hingga 18 lantai yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan di masing-masing wilayah perkotaan.
Namun alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari memadai untuk mendukung target tersebut.
"Pagu indikatif kami sebesar Rp2,78 triliun sementara kebutuhan kami sebesar Rp38,7 triliun sehingga terdapat backlog sebesar Rp35 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Partai Politik Tak Perlu Khawatir, PSI Tegaskan Blusukan Jokowi Sah Respon Undangan Masyarakat
Tantangan serupa juga dihadapi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Selain program BSPS, juga diusulkan pembangunan 156 tower rumah susun dengan kapasitas sekitar 10.600 unit yang diperuntukkan bagi berbagai kelompok masyarakat.
Termasuk ASN, TNI-Polri, lembaga pendidikan, dan rumah susun keagamaan.
"Untuk rumah susun kami membutuhkan anggaran sebesar Rp8,451 triliun untuk 10.600 unit atau 156 tower," kata Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty.